Opini LaIki

Jika Sipir Penjara Menjadi Pemimpin Dan Pemimpin Jadi Sipir Penjara

Socrates dan Plato dalam pandangannya secara ideal mengatakan bahwa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik adalah jika filsuf menjadi pemimpin dan pemimpin jadi filsuf. Pernyataan Socrates dan Plato mengisyaratkan bahwa mereka berdua sedang melakukan kampanye untuk menjadi raja akan tetapi pada zaman purbakala di Yunani belum ada kampanye untuk menjadi pemimpin ( raja), bukankah mereka berdua adalah filsuf. Coba  Anda bayangkan kalau mereka berdua sipir penjara tentu saja pernyataannya bahwa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik adalah jika sipir penjara menjadi pemimpin dan pemimpin jadi  sipir penjara.

Berbeda halnya zaman sekarang di Indonesia untuk mengganti pemerintahan secara damai dan teratur diadakan pemilihan kepala pemerintahan untuk tingkat pusat  lebih populer  disebut pemilihan presiden sedangkan untuk tingkat  daerah lebih dikenal dengan  sebutan pemilihan kepala daerah.Melalui Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) inilah penduduk suatu daerah secara langsung akan memilih kepala daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah.

Karenanya kualitas Pilkada penting  untuk selalu dievaluasi pelaksanaannya agar rakyat secara langsung dan bebas mengekspresikan secara nyata kedaulatannya. Capaian pelaksanaan Pilkada bukan tanpa cacat, hal penting yang menyebabkan Pilkada saat ini terlihat sangat memprihatinkan, yakni pengunaan uang untuk membeli suara konstituen atau lebih dikenal dengan politik uang (money politic), hal tersebut dapat dibuktikan pemenang pilkada umumnya adalah pengusaha yang didukung uang dan parpol pengusung pun mempunyai “harga” yang harus “dibayar” oleh kandidat .

Uang menjadi amat penting karena pilkada telah menjadi industri dan “komoditas” yang penuh dengan hitung-hitungan transaksi ekonomi politik. Sehingga tidak mengherankan pada masa kampanye visi, misi dan program kandidat yang seharusnya menjadi pilihan utama para “rational voters”, akhirnya hanya menjadi “lips service” belaka sekedar untuk memenuhi persyaratan prosedur formal. Sama halnya Socrates dan Plato, pengusaha akan mengatakan bahwa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik adalah jika pengusaha menjadi pemimpin dan pemimpin jadi pengusaha.

Sekarang  tergantung para pembaca mau pilih yang mana filsuf atau pengusaha yang didukung uang, ataukah  sipir penjara tanpa visi, misi dan program apalagi uang yang ada cuma kalimat : SIAP KOMANDAN….!!!, Selamat HARI DHARMA KARYADHIKA

 

Pendelegasian Kewenangan Yang Bermasalah

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) yang telah berlangsung empat kali telah banyak mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia terutama lembaga legislatif yang semula hanya Dewan Perwakilan Rakya (DPR) sekarang berjumlah tiga yakni Majelis Permusyawaratan Rakya (MPR), DPR, dan DPD serta dari sistem perwakilan unikameral diubah bentuknya menjadi sistem perwakilan bikameral.

Bagi Indonesia yang bentuk negaranya kesatuan akan tetapi menganut sistem perwakilan bikamera tidak akan mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara federal. Hal ini disebabkan urusan pemerintahan yang didistribusikan hanya berasal dari Presiden dan tidak dari MPR dan DPR.

Salah satu  urusan pemerintahan yang distribusikan yaitu kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak dalam bentuk Peraturan Daerah (local ordinance). Peraturan Daerah (perda) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Namun nyatanya, Pemerintah Pusat banyak membatalkan perda yang bermasalah dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan menghambat iklim investasi. Munculnya perda bermasalah tak lepas dari ekses pelaksanaan otonomi daerah, sebagian daerah terlalu euforia menerima pendelegasian kewenangan. Anehnya permasalahan ini masih terjadi meski otonomi daerah sudah berumur 11 tahun, memang umur 11 tahun belum dewasa masih tergolong kanak-kanak sehingga tidak mengherankan perilaku daerah yang diberikan kewenangan oleh pusat masih dengan sengaja menabrak rambu-rambu peraturan perundang-undangan otonomi daerah. 

Sungguh ironis namun itulah kenyataannya, kalangan pengusaha mengeluhkan adanya berbagai pungutan saat berinvestasi di daerah.

 

Pengembangan Karier Di Era Otonomi Daerah

Organisasi publik (birokrasi) di Indonesia, umumnya memakai konsep Weberian, yang dikenal dengan tipe ideal birokrasi dimana suatu birokrasi atau adminitrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional.

Dari berbagai tipe ideal yang dikonsepkan oleh Weber tentunya tidak mudah diimplementasikan dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Realitas yang terjadi di birokrasi pemerintahan dalam hal pengembangan karier tidak selalu berdasarkan pada kualifikasi profesionalitas, kualitas, kapabilitas, tetapi pengembangan karier hanya didasarkan pada subyektivitas, hubungan emosional bahkan karena adanya kepentingan politik. Menurut pandangan Weber terdapat peranan politik dalam birokrasi yang bisa mempengaruhi terhadap proses tipe ideal birokrasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan penuh Kepala Daerah untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan prinsip nyata, luas dan bertanggung  jawab. Kewenangan daerah bukan hanya menyangkut masalah pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga termasuk menyangkut manajemen dan pengembangan karier pegawai negeri sipil yang ada di daerahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan kewenangan pemerintah daerah hal rekruitmen, pembinaan, pemindahan  dan pengembangan karier PNS di Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun dan menciptakan PNS yang kompeten, profesional, dan memiliki kapasitas yang dapat menunjang kinerja dalam birokrasi.

Faktanya dengan kewenangan Kepala Daerah terlalu berlebihan. Kondisi PNS dalam pengembangan karier kadang tidak memperhatikan profesionalisme, kepangkatan dan pendidikan akan tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan politik, ikatan emosional, loyalitas politik maupun kepentingan partai politik.

Nampak  jelas ketika menjelang/pasca pilkada, akibat dari dukung-mendukung salah satu kandidat Calon Kepala Daerah, mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa maupun melibatkan diri dalam mendukung salah satu kandidat, melakukan aktivitas politik, juru kampanye, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Birokrasi secara terang-terangan mendukung partai politik Calon Kepala Daerah dan tidak takut mengakui dirinya orangnya partai karena merasa lebih aman.

Ironis memang, kondisi birokrasi saat ini, tetapi itulah kenyataannya, aparatur PNS hampir semuanya tidak netral. PNS yang mencoba untuk menetralkan dirinya biasanya tidak mendapat apa-apa dalam jabatan birokrasi pemerintahan daerah. Ukuran seseorang mendapatkan jabatan dapat dilihat seberapa besar orang tersebut berjasa dalam memenangkan kandidat Kepala Daerah. Apabila PNS bertolak belakang dengan kebijakan politik Kepala Daerah kadangkala kehilangan jabatan atau bahkan dinonjobkan.

 

Dampak Buruk Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Beberapa hal penting yang menyebabkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Ini boleh dikatakan tidak hanya berlaku pada suatu daerah tertentu, tapi hampir bisa digeneralisasikan pada semua proses pemilihan umum kepala daerah disemua daerah di negeri ini, yakni : Pertama; pengunaan uang untuk membeli suara konstituen atau lebih dikenal dengan politik uang (money politic), hal tersebut dapat dibuktikan pemenang pilkada langsung umumnya adalah figur-figur pengusaha orang-orang yang didukung uang dan parpol-parpol pengusung. Parpol-parpol pengusung pun mempunyai “harga” yang harus “dibayar” oleh kandidat . Uang menjadi amat penting karena pilkada langsung telah menjadi industri dan “komoditas” yang penuh dengan hitung-hitungan transaksi ekonomi politik. Visi, misi dan program kandidat yang seharusnya menjadi pilihan utama para “rational voters”, akhirnya hanya menjadi “lips service” belaka sekedar untuk memenuhi persyaratan prosedur formal. Kapitalisasi pilkada menjadi sesuatu yang sangat nyata. Kedua; besarnya belanja kampanye calon hasil pilkada langsung sulit dipisahkan dari perilaku korupsi kepala daerah yang terpilih. Data terbaru yang dilansir Kementerian Dalam Negeri, hingga kini terdapat lebih dari 160 kepala daerah yang telah dan akan dibawa ke pengadilan, semuanya terkait kasus korupsi dana APBD. Hampir semua kepala daerah yang bermasalah tersebut merupakan hasil dari proses pilkada langsung. Pilkada langsung selama ini memang hanya menghasilkan pemimpin yang terdorong dan memiliki modal besar sehingga mengesampingkan kompetisi yang sehat, akibatnya peserta pilkada banyak yang tidak siap kalah, bahkan menang pun tidak siap. Pihak yang kalah mencari-cari kesalahan pemenang dan memobilisasi massa. Sebaliknya, pihak pemenang tidak menggunakan wewenangnya untuk membuat kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat tapi masalah korupsi . Sehingga tak jarang kesimpulan yang tercipta adalah calon terpilih akan sibuk dengan mengembalikan modalnya selama pencalonan dibanding memikirkan kondisi dan keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Ironis memang tapi itulah kenyataannya.

Pengumuman Ulur Waktu

Pengumuman CPNS Kemenkumham R.I tahun ini, lagi-lagi !!! tidak tepat waktu dengan berbagai alasan. Ada apa, yach ???, semoga saja tidak ada udang dibalik batu.

ada staf ahli untuk minta pendapat dan mungkin ada masukan dari Bapak @dennyindrayanai RT @dennyindrayana Buat Presiden, tidak butuh waktu lama :) RT @onobs: …

ada staf ahli untuk minta pendapat dan mungkin ada masukan dar @dennyindrayanai RT @dennyindrayana Buat Presiden, tidak butuh waktu lama :) RT @onobs: Emg presiden pny wktu buat bkin pidato spnjang itu? RT @dennyindrayana: Presiden SBY sendiri yang siapkan :) RT @hendraexpand: pidato keren

Salut untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar RT @DITJEN_PAS PORSENI Tingkatkan Sporti…”

http://youtu.be/i81GVJNH6lY